Program Aplikasi Pinjam Uang Syarat Ktp Saja Akan Semakin Tumbuh subur

Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) menulis ada 73 perusahaan fintech (Financial technology) berbasiskan peer to peer (P2P) lending. Jumlah pebisnis ini dipercaya terus akan semakin bertambah, karena masih tetap ada beberapa ratus perusahaan yang berbaris untuk tercatat dan kantongi ijin.

"Ada 73 pelaksana financial technology P2P lending. Dari 73 itu, berijin satu, 72 tercatat, dan dari 72 tercatat ini ada 17 dari mereka sedang ajukan proses hal pemberian izin," kata Direktur Penataan, Hal pemberian izin, dan Pemantauan OJK, Hendrikus Passagi pada acara media gathering, di Bogor, seperti dicatat Sabtu (20/10/2018).

Hendrikus menjelaskan, dengan perkembangan financial technology P2P lending ini kiranya bisa menolong keperluan dalam inklusi pembayaran dan permodalan untuk warga. Karena menurutnya untuk memperoleh permodalan dari perbankan konservatif warga harus melalui rangkaian proses lebih dulu.

"Ada keperluan warga yang tidak dapat disanggupi. Karena itu satu diantaranya dengan mendatangkan financial technology P2P lending. Ingin pinjam uang, 15 menit langsung cair. Uangnya ialah dari orang yang punya niat pinjamkan uang itu," tutur ia.

"Ada jarak financing yang besar. Ada yang tidak dapat diisikan oleh perbankan konservatif. Karena itu akan lebih bagus bila kerjasama dengan financial technology P2P lending," ikat Hendrikus.

Hendrikus mengatakan, keadaan itu memanglah bukan kekeliruan atau kekurangan perbankan dalam memberinya permodalan untuk warga. Karena uang yang berada di perbankan bukan punya bank, tetapi punya nasabah. Hingga tidaklah aneh bila perbankan harus benar-benar waspada dalam salurkan credit.

Oleh karenanya, dianya memandang kedatangan P2P lending bisa menjadi jalan keluar keuangan di masa datang. Peer to peer lending atau disebutkan P2P sebagai salah satunya tipe financial technology yang layani service pinjam pinjam uang.

P2P ini menghadapkan di antara pemberi utang dengan beberapa pencarian utang pada sebuah basis. Investor atau pemberi utang akan memperoleh bunga dari dana yang dipinjam.

Petugas saat bekerja di Kantor Kewenangan Jasa Keuangan (OJK), Jakarta,(4/11/2015). Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan ulasan enam beleid telah final karena tidak lagi ada pembicaraan dari sisi intisari. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Awalnya, Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ketentuan baru berkenaan penyelenggaraan service perbankan digital oleh bank umum atau POJK service perbankan digital pada 8 Agustus 2018.

Ketentuan ini memberikan dukungan industri perbankan untuk bereksperimen pengadaan service perbankan secara digital. Kepala Departemen Riset dan Penataan Perbankan OJK, Antonius Hari, menjelaskan perubahan sikap warga jadi factor penggerak untuk bank selalu untuk bereksperimen agar menjaga keberadaannya sekalian untuk tingkatkan kesetiaan nasabahnya.

"Agar bisa merealisasikan hal itu, bank diharap bisa sediakan service yang memaksimalkan pendayagunaan tehnologi info, hingga servis ke nasabah jadi lebih cepat, gampang, dan sesuai keperluan," tutur ia di Gedung OJK, Jakarta, Kamis 27 September 2018.

Antonius menjelaskan, digitalisasi ini bisa dilaksanakan secara berdikari dan seutuhnya oleh nasabah di mana saja ada tapi masih tetap ditolong oleh tersedianya internet. Meskipun begitu, mekanisme digitalisasi ini ditegaskan tetap memerhatikan faktor penyelamatan.

"Misalkan jika dahulu untuk pembukaan rekening harus face to face harus berjumpa di kantor cabang. Saat ini dapat gunakan tehnologi, cukup hanya HP saja dapat dan tidak perlu tiba ke kantor cabang, cukup dari rumah. Dibarengi dengan internet dan beberapa data yang komplet," katanya.

Service yang begitu arahkan bank ke satu zaman baru, yakni zaman service perbankan digital. Pengadaan service perbankan digital diharap bisa meluaskan sekalian memudahkan akses warga pada service keuangan hingga bisa dilaksanakan tanpa mengenali batas waktu dan tempat.

"Dalam POJK service perbankan digital, ada banyak hal yang perlu jadi perhatian oleh bank yang bakal mengadakan service diantaranya syarat bank pelaksana, permintaan kesepakatan, implikasi penyelenggaraan service perbankan, management resiko, pengutaraan laporan, dan pelindungan nasabah," katanya.