LBH Jakarta Dapatkan Keganjilan dalam Praktek Bunga Aplikasi Pinjaman Online

Instansi Kontribusi Hukum (LBH) Jakarta memandang beberapa Aplikasi Pinjaman Online (pinjol) atau financial technology yang disampaikan beberapa peminjam mempunyai keganjilan dalam soal bunga dan administrasi.

"Bunganya itu tidak terang, saya harua ngomong demikian," tutur advokat khalayak LBH, Jeanny Silvia Sari Sirait di Gedung LBH Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018). Dari kira-kira 300 program pinjol di Appstore atau Play Toko, Jeanny men-tracking ada banyak program pinjol yang bunganya berbagai macam, ada yang 12 % sampai 20 %.

Namun, diteruskan Jeanny, pada prakteknya itu ialah dua hal yang lain, karena pemakaian unga itu tersebut kadang ada yang tidak sesuai prediksi dari peminjam.

"Seumpama, bunga 12 % dari utang sejumlah Rp1 juta dengan tenor 14 hari, Nach ini kan bayarnya sekitaran Rp1.120.000, tetapi jika seumpama saat terlambat, itu ada program pinjol yang bunganya dipertambah dari keseluruhan bunga itu, tidak dari utang dasar, terus belum juga denda dan semua macan" katanya.

Tetapi, advokat khalayak LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait, tidak dapat mengatakan beberapa nama program pinjol itu. Disamping itu, Jeanny meneruskan, dalam soal administrasi program pinjol memiliki masalah itu, keganjilan diketemukan.

"Tidak pernah ditetapkan ongkos administrasinya berapakah," katanya

Jeanny meneruskan, ada satu program yang mengaplikasikan ongkos administrasi sejumlah Rp200 ribu per periode waktu tenor minimum. Bahkan juga ada satu program yang mengaplikasikan nyaris Rp1 juta," imbuhnyaKembali tidak dapat mengatakan nama program pinjol itu, Jeamny menjelaskan program pinjol itu tenornya 21 hari dengan utang optimal Rp3,enam juta.

"Saat kita pinjam Rp3,enam juta misalkan, itu yang kita terima tidak begitu, karena telah terpenggal ongkos administrasi yang nyaris Rp1 juta," kata Jeanny.

Tetapi, walau demikian, kata Jeanny, peminjam masih tetap ditanggung dengan ongkos yang perlu dibalikkan besarannya yang tercantum di pertama kali. "Belum juga dendanya dan semua jenis yang lain, dan itu yang menurut kami benar-benar kronis," ujarnya

Seperi dijumpai, LBH pada Rabu (7/11/2018) jam 12.00 WIB telah menulis sekitar 300 aduan dari beberapa peminjam program pinjol memiliki masalah.

Angka itu sebagai angka sata pos aduan dibuka pada Minggu (4/11/2018).
Saat pos aduan belum dibuka, LBH telah memuat 283 aduan berkaitan hal sama.

Pada Agustus lalu, Google mengupdate peraturan basis Google Play Toko berkaitan program atau service keuangan ( financial technology) yang diteruskan melalui toko program itu. Sekarang, Google disampaikan memblok beberapa Aplikasi Pinjaman Online bulanan beresiko yang tidak sesuai peraturan barusan.

Adapun Aplikasi Pinjaman Online yang ditampik oleh Google ialah mereka yang tawarkan utang bulanan yang mempunyai tingkat prosentase bunga tahunan (Annual Percentage Rate, APR) sejumlah 36 % atau lebih. Menurut Google, Aplikasi Pinjaman Online dengan tingkat APR sebesar itu memiliki sifat menipu dan beresiko untuk pemakainya.

"Peraturan Google Play kami direncanakan membuat perlindungan pemakai dan jaga supaya mereka masih tetap aman," kata jubir Google, diringkas KompasTekno dari Techradar, Selasa (15/10/2019).

"Kami meluaskan peraturan berkaitan (program) service keuangan membuat perlindungan pemakai dari syarat utang (bunga) yang menipu dan bikin rugi," tambah faksi Google. Tidak disebut Aplikasi Pinjaman Online apa yang dikunci oleh Google.

Tetapi, perlu dicatat, penutupan ini cuman berlaku untuk Aplikasi Pinjaman Online asal dari Amerika Serikat (AS) untuk menyesuaikan basis financial technology dengan ketentuan APR di negara itu. Semenjak peraturan terkini dari Google ini berlaku, beberapa pengembang Aplikasi Pinjaman Online harus memberikan besaran APR mereka dalam program.

Mereka harus juga memvisualisasikan pola waktu pembayaran minimum dan optimal berkaitan pengembalian utang. Saat itu, di Indonesia, penyuplai service utang online sempat disampaikan dapat menetapkan bunga sampai 50 % /tahun.

Pada September lalu Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) dan Federasi Financial technology Pembayaran Indonesia (AFPI) memutuskan bunga optimal financial technology lending sebesar 0,8 % setiap hari, khusus untuk utang multi-fungsi dalam periode waktu kurang dari 1 bulan.

Menarik menyaksikan Google memberantas beberapa service yang mempunyai praktek beresiko namun tetap dibolehkan untuk bekerja oleh pemerintahan di tempat. Kita nantikan saja cara Google seterusnya di beberapa negara lain.